UU NO. 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

http://www.hukumonline.com

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan

Kabupaten Muara Enim pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,

dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah

penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali

penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Muara Enim, perlu dilakukan

pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimaksudkan untuk mendorong peningkatan

pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam

pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi

Sumatera Selatan.

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-

Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat

Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera

Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

1 / 19

http://www.hukumonline.com

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5246);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI

PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

2 / 19

http://www.hukumonline.com

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16

Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

sebagai Undang-Undang, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Lampung berdasarkan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

menjadi Undang-Undang, Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Kabupaten Muara Enim adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat

Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-

Undang, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Pagar Alam berdasarkan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan

kabupaten asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di wilayah Provinsi Sumatera

Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

(1) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim yang terdiri

atas cakupan wilayah:

a. Kecamatan Talang Ubi;

b. Kecamatan Penukal Utara;

c. Kecamatan Penukal;

d. Kecamatan Abab; dan

3 / 19

http://www.hukumonline.com

e. Kecamatan Tanah Abang.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah

Kabupaten Muara Enim dikurangi dengan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mempunyai batas-batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Setia Jaya, Desa Sungai Dua, Desa Sindang Marga

Kecamatan Sungai Keruh, Desa Danau Cala Kecamatan Lais, dan Desa Bay Langu Kecamatan

Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Medang, Desa Tanjung Dalam, Kelurahan Payu

Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak,

Desa Siku, Desa Baturaja Kecamatan Rambang Dangku, dan Desa Danau Rata, Desa Suka Cinta,

Desa Sukarami, Desa Petar Dalam, Desa Danau Tampang, Desa Kasai, Desa Sungai Rotan, Desa

Suka Merindu, Desa Tanding Marga, Desa Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten

Muara Enim;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padang Bindu, Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat,

Desa Gunung Megang Dalam, Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang, dan Desa

Berugo, Desa Teluk Lubuk, Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Talang Mandung, Desa Rukun Rahayu Kecamatan Tebing

Bulang, dan Desa Trianggun Jaya, Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi

Rawas.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan

titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara pasti di lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun

sejak peresmian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang

4 / 19

http://www.hukumonline.com

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di

sekitarnya.

Bagian Keempat

Ibu Kota

Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkedudukan di Kecamatan Talang Ubi.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencakup

urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Undang-

Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dipilih dan

disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan

paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat

Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sumatera Selatan dengan masa jabatan

paling lama 1 (satu) tahun.

5 / 19

http://www.hukumonline.com

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan

dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki

jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Selatan untuk melantik Penjabat Bupati

Penukal Abab Lematang Ilir.

(5) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali

masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur Sumatera Selatan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja

Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan

struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Muara Enim dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk perangkat

daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah,

lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan

dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling

lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk melalui hasil

Pemilihan Umum Tahun 2014.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara

Enim sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

6 / 19

http://www.hukumonline.com

BAB V

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Muara Enim bersama Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir mengatur dan melaksanakan

pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan

Bupati Muara Enim.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan

sejak pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga)

tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena

tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

(5) Gubernur Sumatera Selatan mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan

aset, dan dokumen kepada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum

ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

a. barang milik Kabupaten Muara Enim yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau

dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berada dalam wilayah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Muara Enim yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya

berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

c. utang piutang Kabupaten Muara Enim yang kegunaannya untuk Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir menjadi tanggung jawab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan

d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum

selesai dilaksanakan oleh Bupati Muara Enim, Gubernur Sumatera Selatan selaku wakil Pemerintah wajib

menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

(1) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana

transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7 / 19

http://www.hukumonline.com

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana

alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa dana transfer ke daerah

dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang

untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta

untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pertama kali

sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp. 10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan

pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pertama kali sebesar Rp.

7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

(4) Apabila Kabupaten Muara Enim tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari

Kabupaten Muara Enim untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

(5) Apabila Provinsi Sumatera Selatan tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan

dari Provinsi Sumatera Selatan untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir.

(6) Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Muara Enim.

(7) Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada

Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 17

Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

8 / 19

http://www.hukumonline.com

(2) Pemerintah bersama Gubernur Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh

Pemerintah dan/atau Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyusun

Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan. (3) Proses pengesahan dan penetapan

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sebelum Bupati Penukal Abab Lematang Ilir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan

peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati

Muara Enim sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 11 Januari 2013

9 / 19

http://www.hukumonline.com

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 11 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 22

10 / 19

http://www.hukumonline.com

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. UMUM

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah ±91.592,43 km2 dengan penduduk pada tahun

2011 berjumlah ±8.232.910 jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota, perlu memacu

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Kabupaten Muara Enim yang mempunyai luas wilayah ±9.223,90 km2 dengan jumlah penduduk pada

tahun 2012 berjumlah ±735.787 jiwa terdiri atas 25 (dua puluh lima) kecamatan dan 326 (tiga ratus dua

puluh enam) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan

daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan

bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi

daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya

harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Persoalan yang dirasakan oleh Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal

Utara, Kecamatan Penukal, dan Kecamatan Abab adalah masalah terlalu jauhnya rentang kendali ke

Pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Keinginan terhadap pembentukan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir ini didasarkan oleh 2 (dua) hal pokok yaitu keinginan dalam pemerataan pembangunan dan

adanya potensi sumber daya alam yang cukup luas yang dijadikan sebagai salah satu daerah sentra

perdagangan dan sentra produksi tanaman pangan yang dapat menjadi nilai tambah yang cukup tinggi

sehingga mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan bagi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sektor ekonomi yang menjadi andalan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak berbeda jauh

dengan Kabupaten Muara Enim (induk) yaitu di sektor pertambangan minyak dan gas bumi dan potensi

lain di luar sektor tambang yang dimiliki oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sektor

pertanian.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan

dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan

memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga

pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2006

tanggal 22 Desember 2006 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir (PALI);

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 08 Tahun 2007

tanggal 30 Juni 2007 tentang Persetujuan Penentuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir (PALI);

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor: 09 Tahun 2007

11 / 19

http://www.hukumonline.com

tanggal 30 Juni 2007 tentang Persetujuan Terhadap Pembiayaan Bagi Calon Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir (PALI);

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2007

tanggal 23 Mei 2007 tentang Persetujuan Pemberian Pembiayaan Operasional dan Pelaksanaan

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

e. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 31 Tahun

2008 tanggal 25 November 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah yang dimiliki

berupa Barang Bergerak, Tidak Bergerak, Personil/PNS, Hutang Piutang, dan Dokumen yang

Berkaitan dengan Kabupaten PALI, serta Persetujuan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan

PILKADA Pertama Kali;

f. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor: 07 Tahun

2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki

Berupa Barang Bergerak, Tidak Bergerak, Personil/PNS, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang

Berkaitan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) serta Persetujuan Dukungan Dana

Untuk Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali;

g. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor: 10 Tahun

2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Pembiayaan Operasional Untuk

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Yang Baru Terbentuk;

h. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun

2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pilkada

Pertama Kali;

i. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 508/KPTS/III/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pembagian

Wilayah Kabupaten Muara Enim Terhadap Rencana Pembentukan Penukal Abab Lematang Ilir

(PALI);

j. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 610/KPTS/III/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Penentuan

Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

k. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 668/KPTS/III/2007 tanggal 30 Juni 2007 tentang Bantuan

Pembiayaan kepada Calon Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

l. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 949/KPTS/I/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang

Persetujuan Dukungan Dana Pemilukada, Penyerahan Sebagian Asset dan Penyerahan Personil

yang dibutuhkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

m. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 181/KPTS/PERTANAHAN/2009 tanggal 2 Maret 2009

tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Perkantoran Calon Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir (PALI) di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim;

n. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 546/KPTS/I/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Persetujuan

Dana Pemilukada, Penyerahan Aset dan Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dibutuhkan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

o. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2007

tanggal 20 Juni 2007 tentang Dukungan dan Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran

Kabupaten Musi Rawas menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas

Utara dan Kabupaten Muara Enim menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim dan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan;

p. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2009

tanggal 5 Januari 2009 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Pemilukada untuk

Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali, dan Nama Calon Kabupaten, Cakupan

12 / 19

http://www.hukumonline.com

Wilayah dan Calon Ibukota Kabupaten Baru;

q. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 390/KPTS/I/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang

Persetujuan Pemekaran Kabupaten Muara Enim Dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan;

r. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 630//KPTS/I/2007 tanggal 8 November 2007

tentang Kesanggupan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan Bantuan Dana kepada

Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera

Selatan;

s. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 763/KPTS/I/2008 tanggal 6 November 2008 tentang

Persetujuan Nama Calon Daerah Otonom Baru (DOB), Cakupan Wilayah Kecamatan dan

Penetapan Lokasi Calon Ibukota Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir (PALI);

t. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 766/KPTS/I/2008 tanggal 6 November 2008 tentang

Persetujuan Pemindahan Personil dari Provinsi Sumatera Selatan ke Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir (PALI);

u. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 769/KPTS/I/2008 tanggal 6 November 2008 tentang

Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

(PILKADA) Pertama Kali Bagi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir (PALI); dan

v. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 441/KPTS/I/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang

Persetujuan dan Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pembentukan Calon

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan

pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara

Enim terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan

Penukal, Kecamatan Abab, dan Kecamatan Tanah Abang. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

memiliki luas wilayah keseluruhan ±1.840 km2 dengan jumlah penduduk ±168.641 jiwa pada tahun 2012

dan terdiri atas 72 (tujuh puluh dua) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai daerah otonom, Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen

untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu melakukan berbagai

upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan,

pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

13 / 19

http://www.hukumonline.com

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Talang Ubi adalah Kelurahan Talang Ubi

Utara, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kelurahan Talang Ubi Timur,

Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kelurahan Handayani Mulya, Desa Talang Akar, Desa Semangus,

Desa Sungai Baung, Desa Talang Bulang, Desa Panta Dewa, Desa Karta Dewa, Desa Benuang,

Desa Sungai Ibul, Desa Sinar Dewa, Desa Benakat Minyak, Desa Sukamaju, Desa Suka Damai,

Desa Beruge Darat, dan Desa Simpang Tais.

Huruf b

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Penukal Utara adalah Desa Lubuk Tampui, Desa

Prabu Menang, Desa Tempirai, Desa Tempirai Selatan, Desa Karang Tanding, Desa Tanding

Marga, Desa Tanjung Baru, Desa Sukarami, Desa Kota Baru, Desa Tambak, Desa Tempurai Utara,

Desa Tempurai Timur, dan Desa Muara Ikan.

Huruf c

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Penukal adalah Desa Babat, Desa Air Itam, Desa Air

Itam Timur, Desa Gunung Menang, Desa Gunung Raja, Desa Purun, Desa Mangkunegara, Desa

Raja Jaya, Desa Spantan Jaya, Desa Sungai Langan, Desa Suka Raja, Desa Purun Timur, dan

Desa Mangkunegara Timur.

Huruf d

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Abab adalah Desa Betung, Desa Betung Barat, Desa

Prambatan, Desa Pengabuan, Desa Karang Agung, Desa Tanjung Kurung, Desa Betung Selatan,

dan Desa Pengabuhan Timur.

Huruf e

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tanah Abang adalah Desa Tanah Abang Utara, Desa

Tanah Abang Selatan, Desa Muara Sungai, Desa Harapan Jaya, Desa Sukaraja, Desa Raja, Desa

Bumi Ayu, Desa Curup, Desa Sedupi, Desa Pandan, Desa Modong, Desa Tanjung Dalam, Desa

Lunas Jaya, Desa Tanah Abang Jaya, Desa Muara Dua, Desa Sukamanis, dan Desa Raja Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Muara Enim setelah terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

adalah mencakup wilayah Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Rambang Dangku,

Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semenda Darat

Laut, Kecamatan Semenda Darat Tengah, Kecamatan Semenda Darat Ulu, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan

Lubai, Kecamatan Rambang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak, Kecamatan Benakat, Kecamatan

Kelekar, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Lubai Ulu, dan Kecamatan Belida Darat.

14 / 19

http://www.hukumonline.com

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000. Yang dimaksud dengan

persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Muara Enim, Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, Bupati Banyuasin, Bupati Musi Banyuasin,

Walikota Prabumulih, dan Bupati Musi Rawas yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah

otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir khususnya guna perencanaan dan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang

akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus disusun secara serasi dan terpadu dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dapat dilakukan secara

bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir diusulkan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan

pertimbangan Bupati Muara Enim.

15 / 19

http://www.hukumonline.com

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk pertama kali

berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim dan bantuan dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya,

serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah

Kabupaten Muara Enim dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan

dokumen dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.

16 / 19

http://www.hukumonline.com

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Muara Enim yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya

berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim

kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup

kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan

pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana

prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana

yang didasarkan pada Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 668/KPTS/III/2007 tanggal 30 Juni 2007 dan

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 08 Tahun 2010

tanggal 14 Juli 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang

Ilir pertama kali sesuai dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 546/KPTS/I/2010 tanggal 29 Juni

2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2010

tanggal 12 Juli 2010.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana

yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 441/KPTS/I/2010 tanggal 28 Juni

17 / 19

http://www.hukumonline.com

2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2009

tanggal 5 Januari 2009, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab

Lematang Ilir pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

441/KPTS/I/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi

yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi

yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

18 / 19

http://www.hukumonline.com

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 5400

19 / 19

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s